Pemerintah Amerika Serikat akan mengambil keputusan penting terkait nasib aplikasi TikTok pada pekan depan. Kongres dan Gedung Putih terus membahas slot bet 200 kemungkinan pelarangan atau pembatasan platform media sosial asal Tiongkok tersebut dengan alasan keamanan nasional.
Sejumlah anggota parlemen mendesak pemerintah agar segera bertindak. Mereka menilai TikTok, yang dimiliki perusahaan ByteDance, berisiko membocorkan data pengguna Amerika ke pemerintah Tiongkok. Meski TikTok membantah tuduhan itu, tekanan politik dan publik terhadap aplikasinya terus meningkat.
Presiden Joe Biden sebelumnya telah menandatangani undang-undang yang memberi ByteDance waktu hingga awal 2025 untuk melepas kepemilikan TikTok di AS. Jika ByteDance tidak menjual sahamnya kepada perusahaan Amerika, maka pemerintah berpotensi melarang aplikasi ini secara permanen di seluruh wilayah Amerika Serikat.
“Kami harus melindungi privasi dan keamanan data warga Amerika. TikTok bisa jadi ancaman serius jika tidak diawasi dengan benar,” kata salah satu anggota Komite Intelijen AS.
Di sisi lain, jutaan pengguna TikTok di Amerika menyuarakan penolakan terhadap rencana pelarangan. Mereka menilai platform ini bukan hanya alat hiburan, tapi juga sumber penghasilan, edukasi, dan kampanye sosial. Para kreator konten, pelaku UMKM, hingga aktivis digital terus meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari keputusan tersebut.
TikTok sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan dengan pemerintah AS. Namun, keputusan final kini berada di tangan para pembuat kebijakan.
Pekan depan, dunia akan menyaksikan apakah TikTok masih bisa bertahan di AS—atau justru masuk daftar platform yang diblokir secara permanen.